Lazismu Jepara

Perdana, Jemaah Haji KBIHUM Jepara Akan Tunaikan Dam di Tanah Air

JEPARA – Calon jemaah haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah Muhammadiyah (KBIHUM) Kabupaten Jepara untuk pertama kalinya akan menunaikan pembayaran dam atau denda haji di Tanah Air. Kebijakan bersejarah ini resmi disosialisasikan dalam kegiatan bertajuk Sosialisasi Dam Haji di Tanah Air yang digelar di Aula Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Jepara pada Ahad (22/11/2026).

Acara ini melibatkan seluruh calon jemaah haji KBIHUM Jepara, jajaran pengurus KBIHUM Jepara, serta tim pelaksana dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (Lazismu) Jepara. Kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme, dasar hukum syariat, serta teknis pengelolaan dam haji yang dialihkan pelaksanaannya dari Arab Saudi ke Indonesia.

Perwakilan pengurus KBIHUM Jepara, Aries Bastian, mengungkapkan bahwa keputusan pengalihan tempat penyembelihan dam ini bukanlah langkah yang diambil secara tiba-tiba. Kebijakan tersebut lahir dari proses evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan ibadah haji selama dua tahun terakhir di Tanah Suci yang dinilai membutuhkan upaya ekstra (effort luar biasa) dalam pengawasannya.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, PDM Jepara menggelar rapat pleno yang menghasilkan kesepakatan strategis agar penyembelihan dam dilakukan di dalam negeri. Aries mengimbau seluruh calon jemaah haji KBIHUM Jepara dapat mematuhi dan mengikuti kesepakatan bersama ini demi kelancaran ibadah.

“Dengan memperhatikan dan mengevaluasi dua tahun terakhir pelaksanaan dam di Tanah Suci yang membutuhkan upaya luar biasa, maka untuk tahun ini dam akan dilaksanakan di Tanah Air sesuai dengan kesepakatan rapat pleno PDM Jepara,” ujar Aries Bastian di hadapan para calon jemaah.

Lebih lanjut, Aries menjelaskan bahwa teknis pelaksanaan dam di dalam negeri akan sepenuhnya mengikuti regulasi dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Nantinya, hewan dam yang disembelih akan diolah dalam bentuk program kemasan pangan tahan lama, yakni RendangMu, yang dikelola secara profesional melalui Lazismu.

Landasan Fikih dan Pergeseran Hukum

Guna meyakinkan para calon jemaah terkait keabsahan ibadah mereka, sesi pertama sosialisasi diisi dengan pemaparan materi bertajuk Kupas Tuntas Fikih Dam Haji dan Praktik oleh K.H. Sadali, S.Ag. Dalam penjelasannya, ia merujuk pada tiga landasan utama, yakni Surat Edaran Kementerian Agama (Kemenag), Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, serta Panduan Syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) Lazismu Jawa Tengah.

K.H. Sadali mengawali materinya dengan membedah makna mendasar dari dam, yang secara bahasa berarti darah yang dialirkan dari hewan ternak. Ia menjelaskan bahwa secara hukum asal, penyembelihan hewan dam memang wajib dilaksanakan di Tanah Haram (Mekah).

“Secara definisi, dam adalah penyembelihan kambing, sapi, atau unta yang diwajibkan bagi seorang jemaah haji dikarenakan adanya beberapa sebab atau hal yang melatarbelakanginya,” terang K.H. Sadali.

Meskipun hukum asalnya berada di Tanah Haram, K.H. Sadali menegaskan bahwa dalam kajian fikih terdapat sejumlah kondisi darurat dan pertimbangan kemaslahatan yang memungkinkan terjadinya pergeseran hukum (taghayyur al-ahkam). Ia menyoroti realitas di lapangan bahwa penyembelihan hewan dam dalam jumlah jutaan ekor secara serentak di Arab Saudi berpotensi memicu persoalan lingkungan yang serius, mulai dari penumpukan limbah darah hingga sisa pengolahan daging hewan.

Selain aspek lingkungan, ia juga menilai bahwa distribusi manfaat daging dam di Arab Saudi selama ini belum sepenuhnya optimal menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh sebab itu, pengalihan penyembelihan dam ke Tanah Air dinilai sebagai langkah ijtihad yang tepat untuk menghadirkan kemaslahatan sosial yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah yang menjadi landasannya.

Namun, K.H. Sadali mengingatkan bahwa fatwa kebolehan ini sekaligus menjadi tantangan besar bagi Lazismu Jepara sebagai lembaga pengelola. Ia menekankan pentingnya menjaga amanah, transparansi, dan ketepatan sasaran agar semangat ibadah personal jemaah dapat berjalan beriringan dengan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

Kesiapan Teknis dan Dampak Penanganan Stunting

Pada sesi kedua, Manajer Lazismu Jepara, Nurcholis, tampil memaparkan kesiapan lembaganya dalam mengawal amanah besar ini. Ia menegaskan bahwa Lazismu telah memiliki sistem dan infrastruktur yang memadai untuk mengelola penyembelihan hingga pendistribusian daging dam haji di Tanah Air.

Nurcholis menjelaskan bahwa penunjukan Lazismu merupakan mandat resmi dari PP Muhammadiyah. Dalam pelaksanaannya, Lazismu tidak bekerja sendirian, melainkan bersinergi dan diawasi ketat oleh berbagai unsur persyarikatan.

“Lazismu ditunjuk oleh PP Muhammadiyah untuk mengelola dam bersama majelis dan lembaga lain. Ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah (LPHU), KBIH, serta Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Jadi, pelaksanaan dam ini akan diawasi dan dikawal oleh berbagai pihak,” tegas Nurcholis.

Menurutnya, program pengelolaan dam di dalam negeri hadir bukan sekadar merespons terbitnya fatwa kebolehan, melainkan juga sebagai wujud pelayanan prima kepada jemaah haji. Ia menyadari bahwa tidak semua jemaah memiliki kemampuan, waktu, maupun akses untuk mengurus penyembelihan dam secara mandiri saat berada di Arab Saudi. Melalui Lazismu, jemaah mendapatkan kemudahan transaksi sekaligus jaminan bahwa daging dam mereka tersalurkan secara tepat sasaran.

Lebih jauh, Nurcholis menilai bahwa pengalihan dam ke Tanah Air memiliki dimensi kemaslahatan sosial yang sangat besar. Ia menyoroti masih rendahnya tingkat konsumsi protein hewani di sejumlah wilayah di Indonesia yang berdampak langsung pada masalah gizi kronis atau tengkes (stunting).

“Ketika pengelolaan dam dialihkan ke Tanah Air, kita bisa membantu masyarakat yang memang berhak menerima. Banyak daerah yang konsumsi dagingnya masih rendah, dan ini menjadi salah satu faktor stunting,” katanya.

Jaminan Syariah, Keamanan Pangan, dan Transparansi

Untuk memastikan seluruh tahapan sesuai dengan koridor syariat Islam, Nurcholis merinci bahwa waktu penyembelihan hewan dam akan dilaksanakan secara disiplin pada hari nahar (10 Zulhijah) dan hari-hari tasyrik (11, 12, dan 13 Zulhijah). Selain ketepatan waktu, seluruh juru sembelih yang diterjunkan diwajibkan telah mengantongi sertifikat kompetensi sebagai Juru Sembelih Halal (Juleha).

Dari sisi hilirisasi, Lazismu memastikan proses pengolahan daging memenuhi standar syariah sekaligus standar keamanan pangan (food safety). Nurcholis memaparkan bahwa daging dam nantinya akan dikelola dalam dua format utama, yakni daging segar (fresh meat) dan daging olahan kemasan (RendangMu).

Untuk produk daging kemasan, Lazismu menggandeng mitra industri pengolahan pangan nasional yang telah tersertifikasi halal dan memenuhi standar higienitas tinggi agar daging awet dan mudah didistribusikan ke daerah terpencil maupun wilayah bencana. Sementara itu, untuk format daging segar, tim di lapangan memberlakukan aturan ketat agar distribusi kepada penerima manfaat dilakukan maksimal empat jam setelah proses penyembelihan selesai guna menjaga kesegaran dan kualitas nutrisi daging.

Menutup pemaparannya, Nurcholis menjamin akuntabilitas penuh kepada para jemaah sebagai shahibul dam (pemilik dam). Seluruh tahapan, mulai dari proses pembelian hewan, penyembelihan, pengemasan, hingga penyerahan kepada masyarakat yang membutuhkan, akan didokumentasikan secara rinci.

“Semua proses akan direkam, baik foto, video, maupun narasi, dan itu akan kami laporkan kepada shahibul dam secara transparan,” pungkasnya.

Melalui sosialisasi ini, para calon jemaah haji KBIHUM Jepara diharapkan dapat berangkat ke Tanah Suci dengan hati yang tenang karena kewajiban dam mereka telah terkelola secara sah menurut agama, amanah secara kelembagaan, serta membawa manfaat nyata bagi pengentasan gizi buruk di Tanah Air. (Andi/Lazismu Jepara)

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted

SHARE

LATEST POST

Scroll to Top